Pada tanggal 1 September 2023, Inggris secara resmi mengimplementasikan Travel Rule untuk aset kripto.

Aturan ini awalnya diumumkan oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris pada Kamis, 17 Agustus 2023.

Travel Rule mengwajibkan penyedia layanan aset virtual (VASP) yang beroperasi di Inggris untuk menghimpun, memeriksa, dan berbagi data terkait dengan transaksi aset virtual, pertukaran antara aset virtual dan mata uang fiat, transfer antar-aset kripto, dan berbagai jenis aktivitas lainnya.

Informasi ini harus disampaikan dengan segera dan secara aman untuk memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Melalui implementasi Travel Rule, ketika pengguna kripto menerima pembayaran dari luar negeri yang tidak mengikuti ketentuan Travel Rule, exchange kripto diwajibkan melakukan evaluasi risiko sebelum memberikan akses ke aset kripto.

Aturan ini juga berlaku bagi warga Inggris yang berencana untuk melakukan transaksi kripto ke luar Inggris.

Travel Rule ini diciptakan oleh Financial Action Task Force di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 2019.

Inggris mengesahkan undang-undang untuk mulai menerapkan Travel Rule pada bulan Juli 2022.

Selain itu, Inggris juga mulai menegakkan peraturan Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF) pada transaksi yang terjadi di blockchain.

Menurut laporan dari FinanceFeeds, Aja Heise selaku Senior Compliance Officer di XBTO, menyatakan bahwa implementasi aturan Travel Rule oleh Inggris adalah langkah positif dalam upaya penanggulangan pencucian uang, meskipun hal ini juga menambah kompleksitas aturan yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga terkait.

Heise menyoroti perlunya konsistensi dan kejelasan dalam regulasi ini secara global, serta menekankan perlunya investasi dalam pendidikan, dana, infrastruktur teknologi, pertumbuhan, dan pembangunan ekosistem yang berkembang.

Sementara itu, Ian Andrews selaku Chief Marketing Officer dari Chanalysis, mengatakan bahwa koordinasi pertukaran informasi antara penyedia layanan aset virtual (VASP) yang beroperasi di berbagai negara.

Beberapa negara lain yang telah mengadopsi Travel Rule termasuk Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, Singapura, Swiss, Kanada, Afrika Selatan, Belanda, dan Estonia.

Namun, sebaliknya, masih banyak negara yang belum mengimplementasikan Travel Rule ini.

Pada bulan Maret 2022, hasil survei yang dilakukan oleh FATF menunjukkan bahwa hanya 29 dari 98 yurisdiksi yang ada pada saat itu yang memenuhi syarat yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Travel Rule dan sejumlah kecil dari yurisdiksi tersebut baru saja mulai mengadopsinya.

Pada tanggal 23 Juni, Financial Action Task Force (FATF) memanggil negara-negara anggotanya karena kegagalan mereka dalam melaksanakan aturan ini dengan baik.

Ini terjadi setelah survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari negara-negara tersebut tidak melakukan tindakan apapun untuk menjalankan ketentuan tersebut yang akan menjadi tantangan yang kompleks, terutama pada tahap awal.