Adanya informasi mengenai perkembangan bursa aset kripto di Indonesia oleh Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti).

Didid Noordiatmoko selaku Plt Kepala Bappebti mengatakan bahwa pembuatan bursa aset kripto di Indonesia paling lambat pada Juni 2023.

Menurut Didid, hadirnya bursa aset kripto merupakan hal yang harus direalisasikan untuk berbagi risiko antara Bappebti dengan bursa tersebut.

“Bursa kripto harus segera terbentuk dan Pak Menteri (Zulkfli Hasan) tenggat waktunya adalah Juni 2023,” ujar Didid pada kutipan di Antara (24/1).

Pembentukan bursa kripto ini dapat mempercepat perkembangan aset kripto yang sudah mempunyai banyak pelanggannya.

“Jadi sebetulnya yang harus kami bentuk adalah ekosistem dari perdagangan aset kripto bukan sekedar bursanya saja,” lanjut Didid.

Untuk saat ini, Bappebti dan Kementerian Keuangan akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dalam masa transisi aset kripto serta perdagangan derivatif ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami akan melakukan upaya-upaya pendekatan agar mereka masuk ke dalam ekosistem Bappebti. Artinya izinnya harus diurus, jadi ada beberapa pelaku perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin dan itu pelanggannya udah cukup banyak,” jelas Didid.

Bappebti juga turut aktif dalam upaya untuk mewujudkan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).

FATF merupakan sebuah keanggotaan negara-negara yang aktif melakukan upaya pencegahan pencucian uang.

“Keanggotaan dalam FATF ini penting untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara-negara yang akan berinvestasi maupun bertransaksi dengan Indonesia. Bappebti secara aktif mewakili Kementerian Perdagangan bersama PPATK, Kepolisian RI, Kejaksaan, Bank Indonesia dan kementerian lainnya menjawab asesmen yang dilakukan oleh FATF,” kata Didid.